Negara-negara Asia Tenggara pada Konferensi Tingkat Tinggi KTT ASEAN di Thailand Juni lalu menyepakati Deklarasi Bangkok tentang Memerangi Sampah Laut di Kawasan ASEAN. Sayangnya, dokumen tersebut tidak memuat poin mengenai impor sampah ke wilayah Asia Tenggara. Padahal masalah pengiriman sampah negara-negara Barat ke kawasan Asia Tenggara––setelah Cina menutup rapat pintu mereka sejak dua tahun lalu ––, merupakan isu krusial yang terjadi pada saat penyelenggaraan KTT ASEAN. Indonesia berpotensi menjadi pelopor “perlawanan” bersama di tingkat regional jika dapat mendorong anggota ASEAN untuk membentuk kesepakatan bersama dalam menanggulangi sampah impor tersebut. Sampah di Asia Tenggara Cina yang selama ini menampung lebih dari setengah total sampah plastik dari seluruh dunia untuk didaur ulang pada 2017 mengambil keputusan untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang diimpor ke wilayah negara ini. Akibatnya, kawasan Asia Tenggara kini menjadi tujuan baru pengiriman sampah negara-negara Barat dan menghadapi masalah pelik terkait impor sampah dari beberapa negara Barat. Beberapa negara Barat mengekspor sampah mereka untuk mengurangi dampak negatif di dalam negeri dan biaya besar dari proses pengolahan limbah di negaranya. Namun, sampah yang dikirimkan dengan tujuan untuk didaur ulang pada akhirnya memicu masalah baru di negara penerima. Sebagai contoh, proses daur ulang sampah impor di Vietnam dilakukan tidak secara profesional sehingga menyebabkan tercemarnya udara dan sumber air. Selain itu, ada kecenderungan sampah tersebut diterima oleh negara yang memiliki regulasi lemah dalam sistem manajemen limbah. Menghadapi semakin banyak sampah impor, negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Malaysia, dan Indonesia beberapa bulan belakangan mengembalikan sampah ke negara asal. Bulan lalu, kantor Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur mengembalikan delapan kontainer limbah seberat 210 ton yang diduga terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun ke Australia. Sebulan sebelumnya, pemerintah Indonesia juga mengembalikan lima kontainer sampah impor ke Amerika Serikat. Filipina pada Mei dilaporkan mengembalikan ribuan kilogram sampah impor ke lokasi asalnya, Kanada. Meski sempat memanaskan hubungan bilateral kedua negara, Presiden Filipina Rodrigo Duterte tetap mengambil keputusan tersebut. Tindakan ini diikuti oleh negara tetangganya, Malaysia. Pemerintah Negeri Jiran ini mengirimkan kembali lima kontainer sampah plastik ke Spanyol. Penting tapi ternyata tak dibahas di kawasan Tara Buakamsri, Direktur Greenpeace Asia Tenggara untuk Thailand, berpendapat Deklarasi Bangkok tentang Memerangi Sampah Laut di Kawasan ASEAN ini seharusnya dapat dikembangkan sehingga mengakomodasi kesepakatan regional tentang sampah impor. Untuk mengatasi masalah sampah impor di kawasan Asia Tenggara perlu ada kesepahaman antara negara-negara ASEAN. Hal ini karena kebijakan yang dibuat oleh satu negara terkait dengan lingkungan akan memberikan dampak kepada negara lain. Dalam studi keamanan internasional, lingkungan termasuk dimensi keamanan non-tradisional. Hubungan antara perubahan kondisi alam dan konflik merupakan salah satu pokok bahan riset. Peneliti geografi politik dari Melbourne University Jon Barnett menegaskan bahwa kondisi alam yang berubah memang tidak secara langsung menimbulkan konflik, namun dapat memperburuk keadaan. Dengan demikian, proses transfer sampah dari suatu wilayah ke tempat lain dapat dimaknai sebagai bagian perubahan keadaan lingkungan. Ketegangan hubungan diplomatik Filipina dan Kanada, misalnya, merupakan pengaruh dari persoalan sampah impor. Situasi menjadi semakin serius ketika pemerintah Filipina memutuskan untuk menarik duta besar dan konsul mereka dari Kanada. Problem dua negara ini memperlihatkan bahwa permasalahan di tatanan lingkungan dapat merembet ke aspek lain, seperti politik dan hubungan internasional. Peran Indonesia Di tengah absennya kerja sama regional menghadap sampah impor, komitmen pemerintah Indonesia sangat diperlukan untuk mencari solusi. Bila dalam beberapa tahun terakhir, paradigma keamanan di wilayah perairan Indonesia cenderung berfokus kepada kasus pencurian ikan oleh nelayan asing, kini seharusnya perkara sampah dari luar negeri juga menjadi fokus tambahan pemerintah. Sebab, sampah impor juga merupakan ancaman besar terhadap keamanan negara, khususnya keamanan lingkungan. Banyak sampah yang masuk ke dalam negeri secara ilegal. Kejelasan hukum mengenai sistem ekspor impor dan penegakan aturan yang tegas merupakan strategi untuk mengelola membanjirnya sampah asing. Seperti halnya Deklarasi Bangkok Memerangi Sampah Laut, sangat dibutuhkan dokumen berupa rekomendasi kebijakan dan kerangka kerja sama yang bisa menjadi tahapan awal dalam upaya menyelesaikan masalah sampah impor di Asia Tenggara.